Stafsus Menag: Model Layanan Nikah Massal KDEI Taipei Perlu Direplikasi di Negara Lain

 

Menurut Farid, kehadiran negara dalam memberikan layanan dasar berupa pencatatan nikah adalah bentuk nyata perlindungan terhadap warga negara, termasuk mereka yang tinggal jauh dari tanah air. “Apa yang dilakukan KDEI Taipei bersama Kemenag ini adalah langkah strategis dan patut ditiru. Layanan nikah bukan sekadar seremoni, melainkan hak dasar yang harus dipenuhi negara,” ujarnya.

 

Ia menambahkan, kebutuhan akan layanan nikah bagi WNI di luar negeri cukup besar. Banyak di antara mereka yang sudah membangun keluarga tetapi terkendala pencatatan resmi, baik karena faktor administratif maupun keterbatasan akses layanan. “Kita harus memastikan seluruh WNI mendapatkan kepastian hukum atas pernikahannya. Dengan begitu, hak-hak keluarga, anak, dan keturunannya juga terlindungi,” tegas Farid.

 

Farid menyampaikan apresiasi tinggi kepada KDEI Taipei yang telah berinisiatif menghadirkan layanan nikah massal meski bukan bagian dari tugas pokok kedinasan. “Saya memberi penghargaan kepada Kepala KDEI Taipei, Arief Sulistyo, beserta jajaran yang telah melangkah lebih jauh dari mandatnya. Ini bukti nyata bahwa negara hadir melampaui batas formal birokrasi demi kepentingan warga,” kata Farid.

 

Ia menilai, model kerja sama seperti di Taiwan dapat menjadi role model global. Setiap perwakilan RI di luar negeri, baik Kedutaan Besar, Konsulat Jenderal, maupun perwakilan non-diplomatik, didorong untuk membuka ruang kolaborasi dengan Kementerian Agama dan instansi terkait dalam memberikan layanan nikah. “Kita ingin setiap WNI, di mana pun berada, merasakan kehadiran negara,” jelasnya.

 

Farid juga menekankan bahwa pelaksanaan nikah massal ini sekaligus menjadi bentuk syiar Islam yang membawa rahmat. “Dakwah rahmah itu tidak cukup dengan kata-kata. Salah satu wujudnya adalah menghadirkan ketenteraman rumah tangga WNI melalui pencatatan pernikahan yang sah sesuai syariat dan hukum negara,” tambahnya.

 

Menurutnya, keberhasilan acara ini tidak terlepas dari sinergi antara KDEI Taipei dan Kementerian Agama, terutama Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah. Sejak April, tim penghulu dari Kemenag telah mendampingi proses pendaftaran dan verifikasi dokumen calon peserta. “Pendampingan teknis ini memastikan pernikahan berlangsung sesuai syariah dan aturan perundang-undangan,” ungkap Farid.

 

Ia menyebut, sebanyak 355 pendaftar awal mengajukan diri mengikuti program nikah massal ini. Setelah proses verifikasi, 87 pasangan dinyatakan memenuhi syarat dan sah menikah. “Ini angka yang besar, menunjukkan betapa tingginya kebutuhan layanan nikah bagi diaspora kita,” lanjutnya.

 

Farid berharap agar perwakilan RI di negara lain mengambil inisiatif serupa. Menurutnya, langkah ini sekaligus memperkuat posisi diplomasi Indonesia di mata dunia. “Ketika negara hadir melayani rakyatnya, itu juga bagian dari soft diplomacy. Negara lain akan melihat bahwa kita serius menjaga dan melindungi warga kita,” ucapnya.

 

Ia juga menekankan pentingnya komitmen jangka panjang. “Jangan berhenti di Taiwan. Kemenag siap bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri dan perwakilan RI di manapun untuk membuka layanan nikah bagi WNI. Ini harus menjadi program lintas kementerian yang berkesinambungan,” kata Farid.

 

Selain itu, layanan nikah massal juga dinilai sebagai upaya strategis memperkuat ketahanan keluarga WNI di luar negeri. Dengan status pernikahan yang sah, keluarga akan lebih mudah mendapatkan perlindungan hukum, termasuk dalam hal warisan, kewarganegaraan anak, dan hak sosial lainnya. “Dengan pernikahan sah, kita membangun generasi yang lebih terlindungi,” ujarnya.

 

Farid menutup sambutannya dengan mengucapkan selamat kepada seluruh pasangan yang telah resmi menikah. “Semoga menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, dan menjadi teladan bagi WNI lain. Kehadiran negara di hari bahagia ini semoga menjadi penguat semangat kebangsaan kita semua,” pungkasnya.

 

An/Mr