Tangani Konflik Keagamaan dan Sosial, Akmal Salim Siap Laksanakan Amanah

Jakarta, Bimas Islam --- Hari pertama memulai kerja sebagai Kepala Subdit Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik, Akmal Salim Ruhana mengikuti rapat serta perkenalan dengan jajaran di Subdit Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik.

“Saya diamanahi oleh Pak Direktur Urais Binsyar saat pertama kali ke ruangan beliau usai pelantikan kemarin, amanah yang beliau sampaikan salah satunya agar membantu berikan penguatan terhadap penyuluh agama di lapangan,” ujar Akmal di Jakarta, Senin (24/5).

Misalnya ada buku saku atau modul, lanjutnya, sebagai bahan acuan dan panduan bagi penyuluh agama ketika menangani kasus paham keagamaan atau konflik sosial di lapangan.

Sebenarnya modul penanganan konflik paham keagamaan di indonesia sudah ada, tapi menurut Akmal tetap harus dipayungi dan dikuatkan dengan regulasi, sehingga dengan adanya regulasi, penyuluh agama akan lebih kuat untuk menggunakan dan mengaplikasikan modul tersebut.

“Bahkan saya membayangkan, di era serba digital saat ini, modul tersebut bisa di upgrade berbasis android yang lebih mudah diakses, sebenarnya ini bukan hal yang baru, seperti di Litbang ada yang namanya sistem siaga dini, jadi ketika ada kasus di mana pun cepat bisa diketahui oleh kita yang ada di pusat,” ujarnya.

Menurut Akmal, dari hasil rapat perkenalan tersebut disepakati tidak perlu dihadirkan aplikasi baru, karena sebelumnya juga ada aplikasi Sistem Informasi Paham Keagamaan (SIPAHAM), akan tetapi bagaimana agar aplikasi yang sudah ada tetap di optimalkan dan dikembangkan.

“Data yang sudah ada di SIPAHAM kan sudah banyak, jadi bagaimana agar sistemnya di _merger,_ dan modul yang sedang diproses hasilnya sudah mencapai sekitar 50-70 persen tersebut, bisa didigitalisasi ke aplikasi yang sudah ada,” tutur Akmal.

Menurut pria yang pernah menjadi delegasi Indonesia untuk Hak Asasi Manusia Indonesia-Norwegia ke-14 tahun 2019 itu, ia berharap ke depan bisa memanfaatkan basis teknologi, agar sistem deteksi dini terhadap konflik yang terjadi di seluruh Indonesia bisa lebih efektif.

(Anty)