Surabaya, Bimas Islam --- Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Jawa Timur menetapkan enam orang Penyuluh Teladan Tingkat Provinsi untuk kategori PNS dan non-PNS. Penetapan ini merupakan keputusan Dewan Juri sesuai dengan kontribusi para Penyuluh di masyarakat.
"Inovasi dan kreativitas Penyuluh lebih kita kedepankan. Dari banyak inovasi itu kita pilih yang terbaik. Mereka yang terpilih sebagai Penyuluh Teladan Provinsi Jawa Timur tahun 2021 memiliki kontribusi nyata dalam pembangunan di tengah masyarakat," ujar Pemangku Tusi Penyuluh Agama Islam dan SI bidang Penaiszawa Kanwil Kemenag Jawa Timur, AW Evendi di Surabaya melalui keterangan tertulis yang diterima bimasislam, Jumat (30/7/2).
Dihelat selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Pemilihan Penyuluh Teladan Provinsi Jawa Timur dilakukan secara daring.
Bertindak sebagai Dewan Juri, AW Evendi selaku Pemangku Tusi PAI dan Sistem Informasi Bidang Penais Zawa,
Syaifudin Maarif selaku Ketua Pokjaluh Provinsi Jawa Timur, Rahmad Salahuddin selaku Sekretaris Pokjaluh Provinis Jawa Timur, Agus Pribadi dan Ahmad Ubaidillah selaku Staf Bidang Penais Zawa.
"Penyuluh Teladan tingkat Provinsi Jawa Timur ini telah menunjukkan kontribusi dalam pembangunan jasmani dan rohani serta material dan spiritual melalui kegiatan bimbingan dan penyuluhan," tambah Evendi.
Sementara itu, Ketua Pokjaluh Provinsi Jawa Timur sekaligus Dewan Juri dalam Pemilihan Penyuluh Teladan Provinsi Jawa Timur, Syaifuddin Maarif melaporkan 3 Penyuluh Teladan PNS dan 3 Penyuluh Teladan non-PNS sebagai berikut:
Penyuluh Agama Islam PNS:
Juara 1: Rofiuddin (Kabupaten Magetan),
Juara 2: Ahmad Hudaifah (Kabupaten Sumenep),
Juara 3: Andi Mikoyanto (Kabupaten Banyuwangi).
Penyuluh Agama Islam non-PNS:
Juara 1: Abdul Ala (Kabupaten Tuban),
Juara 2: Moh. Mahin (Kabupaten Probolinggo),
Juara 3: Nikmatul Khoiriyah (Kabupaten Tulungagung).
"Juara 1 Penyuluh Agama Islam PNS dan non-PNS akan mewakili Jawa Timur pada Pemilihan Penyuluh Teladan Nasional Tingat Nasinal tahun 2021," pungkas Syaifuddin.
(Pirman)
Sekretariat Ditjen Bimas Islam
Rakor Kemenko PMK: Wajib Halal Oktober 2026 Tetap Sesuai Jadwal
Jakarta, Bimas Islam — Implementasi Wajib Halal Oktober 2026 dipastikan tetap berjalan sesuai jadwal. Hal itu disepakati kementerian dan lembaga terkait…



