Bogor, Bimas Islam –-- Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah (Urais Binsyar) Kemenag Moh. Agus Salim mengatakan ada tiga program utama di bidang Kemasjidan untuk mengimplementasikan masjid paripurna yang diharapkan dapat menjadi _role model_ bagi masjid-masjid lainnya di Indonesia. Tiga program utama tersebut di antaranya Bimbingan, Layanan dan Pemberdayaan.
Hal itu disampaikannya saat membuka acara Temu Konsultasi Pengelolaan Masjid di Kementerian dan Lembaga yang digelar oleh Subdit Kemasjidan Direktorat Urais Binsyar Kemenag RI di Hotel Arch, Bogor, Rabu (24/3).
“Dalam hal bimbingan, kami berfokus pada pembinaan standar manajemen masjid, kemudian pembinaan standar kompetensi imam tetap masjid, dan pembinaan pemuda dan remaja masjid, dan terakhir pembinaan masjid atau musalla di tempat publik,” katanya.
Kemudian, lanjut Agus, program utama yang kedua dalam hal layanan, yaitu pendataan masjid dan mushalla berbasis SIMAS, ada rekomendasi permohonan bantuan masjid dan musalla, dan pengelolaan manajemen masjid berbasis IT, serta informasi masjid berbasis android, yang saat ini masih proses pengembangan.
“Kalau kita lihat dari bidang data (BIDA), perkembangan data rumah ibadah muslim dari tahun 2013 sampai tahun 2021, dari jumlah 698,787 unit terus mengalami peningkatan mencapai 741,991 unit di tahun 2017. Sedangkan dari data SIMAS ada 276.323 jumlah masjid dan 323.731 musalla, kami berharap kedepannya pengurus masjid/musalla bisa mendaftarkan di SIMAS,” paparnya.
Agus melanjutkan, adapun program utama yang ketiga ialah pemberdayaan, di antaranya ada program bantuan masjid dan musalla, untuk bantuan pembangunan/rehab, kemudian bantuan operasional bantuan operasional masjid negara. Dan pembahasan kerjasama bidang kemasjidan, serta revitalisasi aset-aset Badan Kesejahteraan Masjid (BKM).
Acara yang akan digelar selama tiga hari ini diikuti oleh 60 orang peserta dari perwakilan Pengurus Masjid se-Jabodetabek, Kanwil Kemenag se-jabodetabek, dan pejabat di lingkungan Ditjen Bimas Islam.
(Anty)
Sekretariat Ditjen Bimas Islam
Rakor Kemenko PMK: Wajib Halal Oktober 2026 Tetap Sesuai Jadwal
Jakarta, Bimas Islam — Implementasi Wajib Halal Oktober 2026 dipastikan tetap berjalan sesuai jadwal. Hal itu disepakati kementerian dan lembaga terkait…



