Afirmasi Kebutuhan Masyarakat, Dirjen: Hindari Strategi Konvensional

Jakarta, Bimas Islam --- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menggelar rapat Penyusunan Pagu Anggaran Bimas Islam tingkat Pusat Tahun Anggaran 2021 Berbasis Aplikasi Krisna bertempat di Hotel Sofyan, Jakarta (07/07). Dalam arahannya Dirjen Bimas Islam Kamarudin Amin menekankan aspek penting terkait peningkatan kualitas anggaran terutama dalam pemanfaatan layanan digital agar mengarah pada keluaran program yang riil serta berimplikasi pada outcome dan kemanfaatan publik.

“Saat ini Ditjen Bimas Islam dituntut untuk terus meningkatkan kualitas anggaran, artinya kita tidak sekadar memberikan layanan, namun juga harus mengafirmasi kebutuhan masyarakat dalam konteks digital service, baik dari sistem perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hingga pelaporan”, ungkap Dirjen.

Peraih gelar Doktor pada Bidang Studi Islam di Univesitas Bonn Jerman ini kemudian mencontohkan beberapa model afirmasi masyarakat tersebut pada peningkatan kompetensi Penyuluh Agama Islam dan penghulu berbasis digital, tata kelola kemasjidan atau Kepustakaan.

“Bimas islam ke depan harus menuju pada sumber daya manusia yang berkualitas, hal ini dapat dibangun melalui kesadaran kolektif yang diterjemahkan pada layanan yang berorientasi digital, seperti peningkatan kompetensi penyuluh, kapasitas penghulu, tata kelola kemasjidan, kepustakaan dan contoh layanan lainnya”, ujarnya.

Dengan merujuk kondisi keberagamaan masyarakat di era digital, Guru Besar pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar menyebutkan beberapa peran aktif yang dapat segera diambil oleh Ditjen Bimas Islam.

“Ruang publik saat ini masih menyisakan adanya potensi disharmoni paham keagamaan Islam, selain juga kontestasi wacana keagamaan yang umumnya diramaikan oleh pihak yang tidak otoritatif, bahkan jika ada argumen kuat dan kokoh sekalipun itu bahkan sulit untuk menjadi pemenang”, jelasnya.

Dalam proses bimbingan dan layanan keagamaan, Dirjen pun memotret posisi kaum millennial dan masyarakat perkotaan sebagai dua entitas masyarakat yang saat ini kurang mendapatkan perhatian, karenanya Ditjen Bimas Islam harus hadir untuk memenuhi peran tersebut.

“Saat ini juga ditemukan adanya dua entitas di dalam masyarakat yang perlu mendapat perhatian yang tak kalah serius, yaitu masyarakat perkotaan dan kaum millennial, untuk itu kita harus hadir dengan strategi dan desain program yang tidak bisa lagi konvensional”, tegas Dirjen.

Terkait masyarakat perkotaan yang umumnya adalah kelas dengan ekonomi menengah ke atas, menurut Dirjen, memiliki pengaruh tersendiri di ruang publik, seperti dalam menyampaikan informasi dan pengetahuan cukup tergolong efektif. Sedangkan kaum millennial yang dikenal pada tingkat kelahiran tahun 1980 dan 1990-an memiliki kecenderungan ekspresi dan gaya hidup yang sangat unik dan berbeda. Untuk itu Dirjen menambahkan, sangat diperlukan bentuk keterlibatan yang maksimal dan adaptif untuk menghadapi dua entitas masyarakat tersebut.

Menutup arahannya Dirjen menunjukkan sikap optimismenya atas segala potensi sumber daya yang dimiliki Ditjen Bimas Islam,dan menurutnya hal tersebut dapat dikapitalisasi dan direfleksikan kemudian dalam bentuk rancangan program yang maksimal. Selain itu Dirjen turut mendorong langkah dan inovasi besar bagi perkembangan Unit Percetakan Al-Qurán yang ada di Ciawi Bogor agar dapat setara dengan Pabrik Percetakan Al-Qurán di Kota Madinah Arab Saudi dan Kota Teheran Iran.

Hadir dalam kegiatan selama tiga hari (06-08/07) tersebut, 40 Orang Peserta, antara lain: Kepala UPQ Kementerian Agama Jamaludin M Marki, Kassubag Perencanaan Bayu Ihsan Merdeka, Kassubag Evaluasi dan Progam Pelaporan Rahmania Tunggal Dewi, para Kassubag TU dan Pengelola Keuangan pada masing-masing Direktorat di lingkungan Dtjen Bimas Islam serta unsur Esselon IV dan pelaksana di lingkungan Ditjen Bimas Islam.

(syafaat)