Bekasi, Bimas Islam — Kementerian Agama menyiapkan peningkatan kemampuan bahasa isyarat bagi penyuluh agama dan penghulu untuk memperluas akses pelayanan keagamaan bagi penyandang disabilitas, khususnya komunitas tuli. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen menghadirkan layanan keagamaan yang inklusif dan dapat diakses seluruh lapisan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Abu Rokhmad saat membuka kegiatan Penguatan Dakwah Inklusif di Bekasi, Rabu (4/11/2026).
Abu mengatakan, salah satu langkah yang diupayakan adalah memastikan setiap Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki setidaknya satu petugas yang mampu berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. Menurutnya, kebutuhan tersebut cukup tinggi, terutama di wilayah perkotaan seperti Bekasi.
Untuk mewujudkannya, peningkatan kapasitas penyuluh agama dan penghulu perlu melibatkan komunitas tuli, perguruan tinggi, serta berbagai pihak terkait. Kolaborasi tersebut diharapkan menjadi ruang belajar bersama sekaligus membangun pemahaman petugas mengenai kebutuhan pelayanan keagamaan bagi komunitas tuli.
"Forum hari ini sampai besok saya harapkan menjadi forum jembatan yang menjembatani para penghulu dan penyuluh dengan teman-teman asosiasi. Jangan hanya berhenti pada hari ini, tetapi dilanjutkan dalam program dan kegiatan yang nyata," ujarnya.
Abu mengatakan, peningkatan akses layanan keagamaan bagi penyandang disabilitas sejalan dengan arahan Menteri Agama Nasaruddin Umar agar Kementerian Agama menghadirkan pelayanan yang inklusif dan menjamin kesetaraan hak seluruh masyarakat.
Menurutnya, pemenuhan hak penyandang disabilitas, termasuk dalam memperoleh layanan dan pemahaman keagamaan, masih memerlukan perhatian. Karena itu, komunikasi dengan komunitas tuli perlu dilakukan secara berkelanjutan agar kebutuhan mereka dapat diketahui dan ditindaklanjuti.
Ia mencontohkan pelayanan di KUA dan masjid yang perlu memperhatikan kebutuhan komunitas tuli. Salah satu aspek yang perlu dibenahi ialah penyampaian khutbah Jumat agar pesan keagamaan dapat dipahami seluruh jemaah.
"Sering sekali kita merasa sedih ketika pesan-pesan Jumat tidak dapat dipahami oleh semua jemaah. Kalau teman-teman penyuluh dan penghulu bisa berbahasa isyarat, tentu akan sangat membantu," ungkapnya.
Abu Rokhmad mencontohkan Kota Malang yang mulai membangun kolaborasi antara penyuluh agama, penghulu, dan komunitas tuli sebagai ruang belajar bersama. Model kerja sama tersebut dapat menjadi salah satu referensi dalam meningkatkan kemampuan petugas memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas.
Selain itu, Kementerian Agama secara bertahap mengembangkan layanan ramah disabilitas melalui berbagai program, termasuk penyediaan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di madrasah dan peningkatan aksesibilitas layanan keagamaan di masjid.
"Di madrasah ada ULD (Unit Layanan Disabilitas), yaitu layanan yang kreatif di bidang keagamaan dan di masjid. Secara bertahap kita juga melakukannya, termasuk dengan bantuan para penghulu dan penyuluh agama," jelasnya.
Menutup sambutannya, Abu mengajak seluruh peserta membangun komitmen bersama untuk memenuhi hak penyandang disabilitas dalam memperoleh layanan keagamaan.
Ia menegaskan, setiap orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan keagamaan yang layak dan mudah diakses. Karena itu, kolaborasi antara Kementerian Agama dan komunitas tuli perlu diwujudkan dalam program nyata agar layanan keagamaan dapat menjangkau seluruh masyarakat tanpa terkecuali.
