Jakarta, Bimas Islam – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan dihelat pada November mendatang, Wakil Menteri Agama (Wamenag), Saiful Rahmat Dasuki meminta calon-calon kepala daerah tidak melakukan politisasi rumah ibadah.
“Kami berharap calon-calon kepala daerah tidak melakukan politisasi rumah ibadah ataupun politisasi agama dalam Pilkada, demi mencegah perpecahan di kalangan umat,” ujarnya mewakili Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas dalam kegiatan Sarasehan Kemasjidan Lokakarya Nasional Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) bertajuk ‘Menata Regulasi Kemasjidan untuk Masjid Profesional, Moderat, Berdaya’ di Jakarta, Rabu (17/7/2024).
Pihaknya mengungkap alasan dengan berkaca dari kontestasi politik sebelumnya, di mana masjid kerap menjadi sasaran politisasi. Untuk itu, pihaknya berharap agar calon-calon kepala daerah memasukkan agenda pembinaan kemasjidan dalam rencana program kerja.
“Kami juga berharap, calon-calon kepala daerah yang akan berkontestasi di Pilkada 2024 besok, dapat memasukkan agenda pembinaan kemasjidan dalam rencana program kerjanya kelak,” pintanya.
Wamenag juga menginstruksikan jajaran BKM dari pusat hingga daerah untuk terlibat aktif dalam berbagai isu kemasjidan, dan berfokus pada pentingnya kegiatan ibadat dan non-ibadat berkualitas di masjid, serta tantangan ekstremisme dan politisasi yang kerap menjadi isu laten di lingkungan masjid,
“Tantangan ekstremisme ini menjadi PR (pekerjaan rumah) kita. Untuk itu, saya menginstruksikan kepada jajaran BKM pusat hingga daerah untuk hadir dalam berbagai isu kemasjidan,” pungkas Wamenag.
Sarasehan dan Lokakarya Nasional BKM berlangsung dari Rabu-Jumat, 17-19 Juli 2024. Peserta berjumlah 400 orang yang berasal dari perwakilan BKM Pusat, BKM provinsi, dan BKM kabupaten/kota, serta mitra kemasjidan termasuk Ormas, BWI, Unicef, BSI, dan lainnya.
Wcp/Mr
