Bimas IslamDitjen Bimbingan Masyarakat Islam · Kemenag RI

Sertifikasi Mediator Nonhakim, Cara Kemenag Bangun Pelayanan Publik yang Responsif

Jakarta, Bimas Islam — Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama membekali pegawai dengan keterampilan komunikasi, negosiasi, dan mediasi untuk menjadi mediator nonhakim. Mediator nonhakim merupakan pihak di luar hakim yang memiliki kompetensi memfasilitasi penyelesaian sengketa melalui mediasi.

Pelatihan yang digelar Kamis hingga Sabtu (12-14/11/2026) itu bertujuan meningkatkan kemampuan pegawai dalam memahami persoalan, mengelola perbedaan pendapat, serta memfasilitasi penyelesaian konflik sebagai bagian dari pelayanan publik yang responsif.

Sekretaris Ditjen Bimas Islam, Lubenah Amir, mengatakan, masyarakat membutuhkan aparatur yang tidak hanya memahami tugas dan tanggung jawabnya, tetapi juga mampu berkomunikasi, mendengarkan, serta memahami persoalan yang dihadapi masyarakat.

Menurutnya, kemampuan mediasi penting dimiliki aparatur karena pelayanan kepada masyarakat tidak hanya berkaitan dengan urusan administratif. Dalam pelaksanaannya, pegawai juga dapat menghadapi persoalan yang membutuhkan kecakapan untuk mendengarkan berbagai sudut pandang, memahami kepentingan para pihak, dan membantu menemukan jalan penyelesaian.

Dalam pelatihan tersebut, peserta mempelajari prinsip dasar penyelesaian sengketa, peran mediator, serta tahapan pelaksanaan mediasi. Mediator bertugas menjaga komunikasi dan membantu para pihak menggali kepentingan masing-masing, bukan menentukan siapa yang benar atau memaksakan keputusan.

“Materi pelatihan disusun secara bertahap, mulai dari pengenalan bentuk penyelesaian sengketa, negosiasi, pengantar mediasi, hingga tahapan pelaksanaan mediasi. Peserta juga mempelajari analisis konflik, keterampilan komunikasi, teknik reframing, serta cara menggali kepentingan tersembunyi yang melatarbelakangi suatu perselisihan,” ujar Lubenah saat membuka kegiatan.

Peserta juga mempelajari teknik caucus, yaitu pertemuan mediator dengan masing-masing pihak secara terpisah. Teknik ini digunakan untuk menggali informasi yang belum disampaikan dalam pertemuan bersama sekaligus memberikan ruang bagi para pihak untuk mengungkapkan kebutuhan dan kekhawatirannya dengan tetap menjaga kerahasiaan dan netralitas.

Selain itu, peserta dibekali keterampilan mengelola jalannya mediasi. Kemampuan tersebut mencakup penyusunan kesepakatan mengenai tata tertib, pemberian kesempatan berbicara secara seimbang, hingga mengarahkan pembicaraan pada pokok persoalan.

“Pelatihan juga membekali peserta dengan kemampuan mengelola proses mediasi, mulai dari membangun kesepakatan mengenai tata tertib, memberi kesempatan berbicara secara seimbang, hingga mengarahkan pembicaraan pada pokok persoalan. Keterampilan tersebut diperlukan agar perbedaan pendapat tidak berkembang menjadi pertentangan yang semakin sulit diselesaikan,” paparnya.

Untuk mengasah keterampilan itu, peserta tidak hanya menerima materi secara teoretis, tetapi juga mengikuti simulasi negosiasi dan praktik mediasi melalui metode bermain peran (role play). Dalam kegiatan ini, peserta berlatih menerapkan teknik komunikasi, menjaga netralitas, mengendalikan dinamika pertemuan, serta membantu para pihak merumuskan penyelesaian berdasarkan kesepakatan bersama.

Pada hari terakhir, peserta mengikuti post-test dan praktik bermain peran sebagai bagian dari evaluasi. Penilaian tersebut digunakan untuk mengukur pemahaman terhadap materi sekaligus kemampuan peserta menerapkan teknik mediasi dalam simulasi penyelesaian sengketa.

Lubenah mengatakan, pengembangan kompetensi aparatur tersebut sejalan dengan arah kebijakan Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kementerian Agama agar mampu memberi pelayanan keagamaan yang profesional, humanis, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

“Melalui sertifikasi mediator, Ditjen Bimas Islam berupaya memperluas kapasitas pegawai dalam membangun komunikasi dan memfasilitasi penyelesaian persoalan secara konstruktif. Bekal tersebut diharapkan dapat mendukung pelayanan publik yang lebih responsif, sekaligus memperkuat peran aparatur dalam merawat hubungan baik dan membangun kehidupan masyarakat yang harmonis,” tandasnya.

Anty-Ramdhan/Sigit K

Tagar Terkait:
#KUA#BinaKUA#BimasIslam#KemenagRI

Kontributor & Unit Kerja

Klik kontributor atau unit kerja untuk melihat seluruh berita terkait.

Reporter
Bimas Islam
Peliputan & Penulisan NaskahLihat liputan reporter
Editor
Redaksi Ditjen Bimas Islam
Penyunting Naskah & KurasiLihat artikel editor
Fotografer
Dokumentasi Humas Bimas Islam
Dokumentasi Visual & FotoLihat arsip foto
Unit Kerja
Direktorat Bina Kantor Urusan Agama dan Bina Syariah
Bina KUALihat berita unit kerja
Dipublikasikan secara resmi oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

Baca Selanjutnya

Lihat semua