Konten berita umum

Jakarta, bima i lam --- Kementerian Agama memberikan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) kepada ekitar 149ribu pa ang pengantin dari eluruh Indone ia, elama tahun 2017. Hal ini di ampaikan oleh Dirjen

Jakarta, bimasislam --- Dalam rangka meningkatkan kualitas informasi pemberitaan bimbingan masyarakat Islam, Kementerian Agama kembali menggelar pelatihan…

Bogor, bimasislam --- Direktorat Urais Binsyar menggelar Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah dengan…

Jakarta, bima i lam--- Per merupakan pilar penting dalam kontek berbang a dan bernegara. Selain corong informa i, per juga memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informa i yang mampu mengeduk

Jakarta, bima i lam --- Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan, pemerintah tidak akan menggunakan atu rupiah pun dana zakat, apalagi untuk tujuan politi .&nb p;Hal itu ditega kan Menag Luk

Jakarta, bima i lam --- Selama belum ada yang mengatur mengenai zakat dalam hal ini perundang-undangannya, maka pengelolaan zakat tidak akan efektif. Maka perlu ekali menyangkut kewenangan pemerin

Jakarta, bima i lam --- Dalam rangka&nb p; optimali a i pengumpulan zakat pengha ilan di lingkungan Kementerian/Lembaga, TNI, kepoli ian RI, BI, OJK, Sekjen Lembaga Negara, Pemda, BUMN dan BUMD melalu

Jakarta, bima i lam&mda h;Pengelolaan zakat pengha ilan aat ini menjadi i u penting dalam di kur u zakat na ional. Dengan poten i yang begitu be ar, pengelolaan zakat pengha ilan belum epenuhnya

Lombok, bimasislam Muhammadiyah Amin, selaku Dirjen Bimas Islam dan dalam kapasitasnya sebagai pembicara pada acara Musyawarah Nasional (Munas) ke-8…

Lombok, bima i lam&mda h; Ketua MUI, KH Makruf Amin menyebut bahwa para pengelola dana zakat merupakan Mujahid Zakat. Hal itu diungkapkannya aat memberikan tau hiyah kebang aan pada Mu yawarah Na i

Jakarta, bimasislam Dirjen Bimas Islam Muhammadiyah Amin menegaskan bahwa pelaksanaan transaksi non tunai di lingkungan Ditjen Bimas Islam merupakan…

DIY, bima i lam&mda h;Bagaimanakah kon ep ideal pengaturan regula i perubahan tatu tukar menukar tanah wakaf di Indone ia? Pertanyaan be ar inilah yang mendorong Zaenuri, Kepala Sek i Monitoring dan