Bogor, Bimas Islam — Kementerian Agama (Kemenag) berperan dalam program rehabilitasi terhadap 33 warga negara Indonesia (WNI) yang dipulangkan dari Suriah. Keterlibatan tersebut menjadi bagian dari kerja sama lintas kementerian dan lembaga untuk membantu pemulihan serta penyesuaian mereka sebelum kembali ke tengah masyarakat.
Direktur Bina Orang dan Kelompok Terpapar BNPT Brigjen Pol. Iwan Ristiyanto mengatakan, proses rehabilitasi membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk Kemenag. Pendampingan tidak cukup dilakukan dari sisi keamanan, tetapi juga perlu mencakup pembinaan keagamaan dan aspek sosial.
Menurut Iwan, penyuluh agama memiliki peran strategis karena berinteraksi langsung dengan masyarakat. Mereka dapat memberikan pendampingan keagamaan sekaligus membantu proses penerimaan kembali individu yang pernah terpapar paham ekstremisme di lingkungan sosialnya.
Iwan mencontohkan pengalamannya ketika bertugas di Jawa Timur. Saat itu, ia mempertemukan petugas Bhabinkamtibmas dengan penyuluh agama dan jajaran Kantor Urusan Agama (KUA) dari sejumlah wilayah. Pertemuan tersebut menjadi langkah awal untuk membangun komunikasi antara pihak-pihak yang selama ini bertugas di wilayah yang sama.
"Koordinasi semacam itu diperlukan agar setiap pihak memahami peran dan kewenangannya. Petugas keamanan dapat menangani aspek keamanan, sedangkan penyuluh agama memberikan pendampingan dari sisi keagamaan. Keduanya dapat bekerja bersama sesuai kompetensi masing-masing," ujar Iwan dalam Workshop Capacity Building: Spesialisasi Kapasitas Penyuluh Agama Islam Wilayah Depok dan Bogor untuk Rehabilitasi, Reintegrasi, dan Pemberdayaan Individu yang Terpapar Ekstremisme di Bogor, Rabu (18/11/2026).
Iwan menjelaskan, proses seseorang terpapar paham ekstremisme dapat berlangsung secara bertahap. Perubahan pemahaman bisa bermula dari sikap intoleran, berkembang menjadi radikal, hingga membenarkan tindakan kekerasan. Penyebarannya pun dapat melalui keluarga, lingkungan pertemanan, lembaga pendidikan, maupun media sosial.
"Ruang digital menjadi salah satu tantangan karena kelompok ekstrem dapat menyebarkan propaganda dan merekrut anggota tanpa dibatasi wilayah geografis. Algoritma media sosial juga berpotensi membentuk ruang gema _(echo chamber)_ yang membuat seseorang terus menerima informasi sejalan dengan pandangannya," jelas Iwan.
Karena itu, penyuluh agama perlu memahami pola penyebaran paham ekstremisme dan mengenali kerentanan di lingkungan masyarakat. Namun, Iwan mengingatkan bahwa perubahan perilaku seseorang tidak dapat langsung dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya paparan radikalisme. Pengamatan lebih lanjut perlu dilakukan dengan melibatkan pihak yang berwenang.
Selain pembinaan keagamaan dan wawasan kebangsaan, Iwan menilai pemberdayaan ekonomi menjadi bagian penting dalam proses deradikalisasi. Materi kewirausahaan, misalnya, dapat membantu eks napiter memperoleh sumber penghidupan setelah menjalani hukuman sehingga memiliki kemandirian ekonomi dan tidak kembali bergantung pada jaringan lama.
Iwan menegaskan, pendampingan perlu disesuaikan dengan latar belakang dan kebutuhan setiap individu. Penyuluh agama dapat mengambil peran dalam pembinaan keagamaan, sedangkan kebutuhan lain ditangani bersama lembaga yang memiliki kompetensi di bidangnya.
Ia merujuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 43D ayat (1), yang mendefinisikan deradikalisasi sebagai proses terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan untuk menghilangkan atau mengurangi serta membalikkan pemahaman radikal terorisme.
Melalui kerja sama lintas sektor, Kemenag dan lembaga terkait dapat mengambil peran sesuai tugas masing-masing dalam mendukung rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Pendampingan tersebut menjadi bagian dari upaya membantu eks napiter kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat sekaligus mencegah penyebaran paham ekstremisme.
Ramdhan/Sigit K







