Bogor, Bimas Islam — Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menjelaskan pentingnya kolaborasi Penyuluh Agama Islam dengan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri dalam mendampingi mantan narapidana terorisme (eks napiter). Koordinasi lintas lembaga diperlukan agar proses rehabilitasi dan reintegrasi berjalan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing pihak.
Direktur Bina Orang dan Kelompok Terpapar, BNPT, Brigjen Pol. Iwan Ristiyanto mengatakan, penyuluh agama memiliki posisi strategis karena berinteraksi langsung dengan masyarakat. Namun, pendampingan terhadap eks napiter membutuhkan koordinasi dengan aparat keamanan dan unsur pemerintah di wilayah setempat.
“Penyuluh harus berkoordinasi dengan Densus 88, Bhabinkamtibmas, pemerintah daerah, dan pihak-pihak terkait lainnya. Jangan sampai penyuluh langsung bergerak ke lapangan tanpa koordinasi strategis,” ujar Iwan dalam Workshop Capacity Building: Spesialisasi Kapasitas Penyuluh Agama Islam Wilayah Depok dan Bogor untuk Rehabilitasi, Reintegrasi, dan Pemberdayaan Individu yang Terpapar Ekstremisme di Bogor, Rabu (18/11/2026).
Menurut Iwan, koordinasi diperlukan agar setiap pihak memahami peran dan batas kewenangannya. Penyuluh agama juga perlu mengenali petugas yang bertanggung jawab di wilayah pendampingan sehingga komunikasi dan penanganan dapat berjalan terarah.
Iwan menjelaskan, penanggulangan terorisme tidak cukup hanya melalui penegakan hukum. Rehabilitasi dan reintegrasi sosial menjadi bagian penting untuk membantu eks napiter kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat.
Ia mencontohkan pendampingan terhadap 33 orang yang dipulangkan dari Suriah. Program tersebut melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Agama (Kemenag), untuk membantu proses pemulihan dan penyesuaian mereka setelah kembali ke Indonesia.
Iwan juga mengingatkan bahwa paparan paham ekstremisme berlangsung melalui proses bertahap. Seseorang dapat memulai dari sikap intoleran, berkembang menjadi radikal dalam pemikiran dan tindakan, hingga terlibat dalam aksi terorisme. Karena itu, upaya pencegahan perlu memperhatikan lingkungan keluarga, pergaulan, kondisi sosial, dan pengaruh ruang digital.
“Radikalisme itu bukan sesuatu yang tiba-tiba. Ada proses yang dilalui, mulai dari intoleransi, kemudian radikalisme, hingga tindakan terorisme,” jelasnya.
Sementara itu, Plt. Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kemenag, Muchlis M. Hanafi, mengatakan, pendampingan terhadap eks napiter merupakan tanggung jawab keagamaan dan kemanusiaan. Penyuluh agama perlu mengedepankan pendekatan humanis agar dapat membangun kepercayaan orang yang didampingi.
“Tidak semua harus dicerahi atau dinasihati sekaligus, tetapi bagaimana merebut hatinya terlebih dahulu dengan pendekatan yang humanis. Jika hatinya sudah bisa direbut, insyaallah pemikiran, sikap, dan perilakunya bisa kita arahkan,” ujar Muchlis.
Menurut Muchlis, penyuluh agama perlu memahami regulasi dan prosedur pendampingan sebelum menjalankan tugas di lapangan. Pemahaman tersebut harus disertai kemampuan membangun komunikasi agar pembinaan tidak hanya berfokus pada penyampaian nasihat keagamaan, tetapi juga memperhatikan kondisi dan kebutuhan individu yang didampingi.
Ramdhan/Sigit K







