Daftar Artikel

Batas Maksimum Pencairan Dana DIPA PNBP-NR Di Lingkungan BIMAS ISLAM KEMENAG Tahun Anggaran 2014

Ini Dia Daftar Tindak Lanjut dari Hasil Survey KPK Terhadap Layanan Publik KUA

Jakarta, bima i lam&mda h;Ha il urvey integrita KPK terhadap layanan publik KUA telah menjadi perhatian eriu pimpinan Kementerian Agama. Irjen Kementerian Agama, Moch Ja in, di hadapan Dirjen Bima

KepDirjen Bimas Islam No DJ.II/748 Thn 2014 tntng Juknis Pengelolaan PNBP Atas Biaya NR diLuar KUA

Pernikahan Beda Agama Perspektif Undang-Undang Perkawinan

H. Anwar Saadi (Kepala Subdit Kepenghuluan Direktorat Urai dan Bin yar) Permohonan uji materil pa al 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang diajukan oleh Damian Agata Yuven , dk

PP 48 2014 dan PMA 24 2014, Menuju KUA Berintegritas

Khoirul Anwar, SHI (Penghulu KUA Saketi Pandeglang Banten, Wakil Ketua Sek i Penghitungan Angka Kredit Penghulu Pokjahulu Pandeglang) &nb p; Setelah lama ditunggu, akhirnya PP Nomor 48 Tahun 2014 dite

Pembayaran Biaya NR Harus ke Bank, yang Tidak Terjangkau Akan Ditunjuk PPS

Jakarta, bima i lam&mda h; Dalam rangka melak anakan PP Nomor 48 Tahun 2014 tentang Biaya NR yang baru, Kementerian Agama telah menetapkan empat bank penerima etoran, yaitu Bank BRI, Bank BNI, Bank M

Wajah Baru Layanan KUA Pasca Terbitnya PP 48 Tahun 2014

Dr. H. Thobib Al-Asyhar , M. Si. ( Kasubag Data dan Sistem Informasi Ditjen Bimas Islam) Sebelum PP 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Nikah dan Rujuk terbit ,…

Biaya Nikah Baru, KaKanwil Diminta Antisipasi Kemungkinan Protes dari Masyarakat

Jakarta, bima i lam&mda h; Menindaklanjuti terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Biaya Nikah baru menyu ul keluarnya SE Sekjen Kemenag tentang pelak anaan PP ter ebut yang mulai e

Pelaksanaan Nikah Setelah Tanggal 10 Juli 2014 Berlaku Tarif Baru

Jakarta, bima i lam&mda h; Menyu ul Surat Edaran SJ/DJ.II/HM.01/3327/2014 tentang Pelak anaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014, Ka ubdit Kepenghuluan menega kan bahwa e uai SE ter ebut maka t